Pendapat & makna tentang salah satu pasal pada UU ITE

Pada dunia maya yang sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Salah satu situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat baik dalam mesin pencarian google, yahoo atau mesin pencarian lain adalah Facebook atau lebih dikenal dengan www.facebook.com. Akan menjadi permasalahan hukum apabila kita baik disengaja maupun tidak disengaja akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008.

Seberapa besarkah dampak atau peranan dari UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE ini mengatur kehidupan manusia khususnya bagi para pengguna Facebook? ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa facebook di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan [Pasal 27 ayat (1)], penghinaan dan/atau pencemaran nama baik [Pasal 27 ayat (3)], dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) [Pasal 28 ayat (2)].

Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas dapat kita simpulkan bahwa cakupan tersebut bisa saja setiap user/member facebook yang memberikan gambar-gambar senonoh atau memberikan jasa penjualan seks komersial sebagai tempat transaksi akan dapat dikenakan dalam pasal ini. Walaupun pengertian porno masih sangat kabur dan tidak dapat dinterpretasikan dengan jelas. Ataupun gambar tersebut dikategorikan sebagai unsur seni fotografi. Jadi diperlukan prosedur dan pemahaman dari para penyidik dan hakim.

Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat kita pahami bahwa cakupan pasal tersebut sangat luas. Mengenai, perbuatan memberikan taut (hyperlink) ke sebuah situs yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga dapat dijerat juga memenuhi unsur ketiga pasal tersebut. Karena itu mungkin dapat dipahami mengapa sebagian orang melihat pasal tersebut sebagai ancaman serius bagi pengguna internet pada umumnya. Walaupun di sisi lain, dalam UU ITE juga dinyatakan bahwa suatu informasi/dokumen elektronik tidak dengan serta-merta atau otomatis akan menjadi suatu bukti yang sah. Pasalnya, untuk menentukan apakah informasi/dokumen eletronik dapat menjadi alat bukti yang sah masih memerlukan suatu prosedur tertentu yaitu harus melalui sistem elektronik yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut.

Pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ini tidak peduli bagi siapapun yang memberikan suatu informasi yang memiliki unsur penghinaan. Salah satu kasus yang dapat kita soroti adalah seorang Ibu muda yang pada saat itu secara tidak sengaja menuliskan status lalu dipost yang menyinggung rumah sakit anaknya dirawat tersebut sehingga berbuntut ke pengadilan. Kasus yang lain dan sudah kita dengar yaitu banyak remaja putri hilang atau pergi beberapa hari tanpa diketahui keberadaannya setelah kencan dengan pria kenalannya lewat facebook. Apa yang terjadi jika seorang remaja yang pergi tanpa pendamping bersama laki-laki yang baru dikenalnya? Akhirnya yaitu terjadinya pelecehan seksual. Oleh karena itu, sejak dini anak – anak atau remaja patut kita pantau atau diberi pedoman seperti, mari kita berinternet dengan sehat dan tetap menjaga privasi kita. Bukan facebook atau jejaring sosial lainnya dan UU ITE yang patut kita salahkan akan tetapi diperlukan wawasan yang luas dan matang dalam melakukan hubungan di jejaringan sosial.

Pendapat Tentang Undang-undang ITE

Pada Pasal 17 Bab V tentang Transaksi Elektronik yaitu penyelenggaraan transaksi elektronik dalam hal ini menurut saya pemerintah masih belum peka terhadap E-Commerce atau penjualan online karena sampai saat ini masih banyak kasus-kasus penipuan yang terjadi atau dialami banyak orang yang menggunakan jasa internet sebagai media transaksi belanja. Dalam hal ini pemerintah belum dapat mengantisipasi terhadap penjualan online yang belum memiliki izin atau domain nya belum terdaftar.

Pada undang-undang pornografi pasal 7 ini sangat kurang di tegakkan, karena masih banyak orang yang melanggarnya , tanpa dikenakan pidana. Seperti halnya lokalisasi yang ada di Doli yang letaknya di Pusat kota Surabaya dan artis-artis ibu kota atau pejabat dan para petinggi negara lainnya yang terlibat kasus narkoba, perselingkuhan atau perzinaan seperti yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan aktor sekaligus Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Zumi zola yang terlibat kasus perselingkuhan serta perzinaan pihak-pihak yang mengetahui kebenaran kasus tersebut tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib maka oleh sebab itu keluarga dari pihak yan dirugikan yang secara sigap melaporkan kasus tersebut. Seharusnya dalam hal ini masyarakat atau pihak-pihak yang mengetahui akan kebenaran kasus tersebut harus cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat langsung diproses oleh hukum karena bagaimanapun juga meskipun seseorang tersebut masyarakat biasa, public figure (aktris/aktor), pejabat, ataupun para petinggi dan pemimpin negara jika mereka telah melanggar hukum yang berlaku mereka harus tetap mempertanggung jawabkan atas semua kesalahan yang mereka perbuat kepada hukum yang berlaku. Sama hal nya dengan kasus diatas kasus yang dialami Rano karno sang mantan aktor terkenal juga sangat berdampak buruk terhadap karir nya yang sekarang sedang naik sebagai wakil gubernur banten anak angkat nya Raka Karno ditangkap karena diketahui terlibat kasus narkoba oleh karena itu sikap yang diambil olehnya sangat patut untuk dicontoh karena siapapun mereka yang terlibat akan hukum meskipun keluarga sendiri harus tetap mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan dalam hal ini Rano karno pun siap untuk melepas jabatannya sebagai wakil gubernur banten.

Dalam hal ini seharusnya masyarakat luas dapat belajar dari sikap Rano karno bukan karena tidak sayang terhadap anak angkatnya melainkan hukum harus tetap ditegakkan.